Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dipimpin Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto meninjau progres pembangunan proyek SGAR di Mempawah, Kalbar. (Foto: Sofyan/sf)

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto berharap pembangunan Smelter Alumina Refinery (SGAR) di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat senilai 800 juta dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp13 triliun dapat mengungkit pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan bagi daerah tersebut dan kepentingan nasional. Selain itu, seluruh potensi tambang beserta nilai tambahnya, sebesar-besarnya dapat dinikmati untuk kepentingan di dalam negri.

Sugeng mengungkapkan hal tersebut usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI meninjau proyek SGAR di Mempawah, Kalbar, Kamis (17/6/2021). Dalam kunjungan yang didampingi Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan, Bupati Mempawah Erlina, perwakilan Kementerian ESDM, serta direksi PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) tersebut, Komisi VII DPR RI mengapresiasi kehadiran proyek smelter yang dikelola oleh PT BAI, anak perusahaan BUMN PT Inalum (Persero) dan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk.

“Jadi kalau ada pelarangan, misalnya ekspor nikel, tetapi kalau bauksit ini masih diperbolehkan. Maka sebesar-besarnya harus diolah di dalam negeri. Bahkan nanti kita sepakat akan kita dorong tidak hanya hilirisasi dalam produk antara berupa alumina, nanti akan menjadi namanya industrialisasi. Kita ini kan sudah ada kelengkapannya, ada pelabuhan-pelabuhan Mempawah, seperti di Kijing sana. Jadi seluruh infrastruktur nanti akan menjadi sebuah integrasi, yang menjadi semboyan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),” jelas Sugeng.

Politisi Partai NasDem itu menambahkan, potensi bauksit di Mempawah sangat luar biasa. Nantinya bauksit ini akan mengalami proses bayer, yakni proses pemurnian bijih bauksit menjadi alumina. Sehingga melalui konsep KEK, potensi bauksit yang besar di Mempawah ini dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan bangsa termasuk memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga ekspor. Bahkan ekspor itu tidak sekadar bahan mentah misalnya berupa tanah yang mengandung bauksit, namun ekspor dalam bentuk alumina.

Di sisi lain, Sugeng berharap keberadaan SGAR ini dapat menyerap 800 tenaga kerja lokal atau warga sekitar proyek. Untuk mencapai kemampuan-kemampuan teknikalitas, tentu dibutuhkan upgrading pendidikan dan kemampuan melalui training-training (pelatihan) tertentu. Menurutnya masyarakat Indonesia secara rata-rata mampu adaptif terhadap pekerjaan-pekerjaan apapun, sejauh ditambah dengan pelatihan, salah satunya melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Sehingga kesinambungan sebuah proyek investasi itu sangat dipengaruhi adanya keterlibatan ekonomi warga sekitarnya, atau kerap disebut ekonomi inklusif.

“Proses ekonomi kalau inklusif itu akan bertahan lama. Tapi bayangkan saja kalau yang menikmati justru orang dari luar sini, pasti ada problem sosial yang cepat atau lambat akan merugikan secara ekonomi maupun sosial. Maka ditekankan, bahwa nanti (perusahaan) dengan pemerintah daerah akan melakukan training-training terhadap warga sekitar untuk melakukan pekerjaan. Bahkan karena ini memang kerja sama dengan China ya, maka kemungkinan akan di-training di China, karena memang harus diakui operasi industri semacam ini ini memerlukan kemampuan yang tinggi juga,” tandas legislator dapil Jawa Tengah VIII itu.

Sebelumnya, Bupati Mempawah Erlina menjelaskan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Mempawah itu telah ditetapkan Presiden Joko Widodo. Maka atas dasar tersebut, Pemerintah Kabupaten Mempawah mendorong percepatan pembangunan, baik proyek di Pelabuhan Kijing maupun pembangunan pabrik SGAR PT yang dikelola BAI di Kecamatan Sungai Kunyit, Mempawah.

Bupati Erlina berharap kehadiran PSN mampu membawa perubahan bagi peningkatan perekonomian, penyerapan tenaga kerja, hingga penanggulangan kemisikinan. Termasuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Mempawah yang pada akhirnya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. “Mudah-mudahan dengan kehadiran bapak-bapak dan ibu dari Komisi VII DPR RI dapat memberikan dukungan dan rekomendasi untuk percepatan pembangunan dan pengoperasian smelter PT BAI,” harapnya.

Sementara itu, Dirut PT BAI Dante Sinaga mengatakan progres pembangunan smelter PT BAI sejauh ini tidak mengalami kendala berarti. Pihaknya menargetkan smelter akan beroperasi pada tahun 2023. Ia mengklaim kendala di lapangan sudah terselesaikan. “Kerja sama dengan pemerintah kabupaten sudah dilakukan, dan hubungan dengan pemerintah provinsi juga sudah dibangun. Serta masyarakat juga sangat kondusif," tuturnya.

Dante memastikan, progres pembangunan sampai saat juga tetap berjalan demi mengejar target penyelesaian yang sudah direncanakan. “Konstruksi sudah jalan, pekerja TKA (Tenaga Kerja ASING) juga yang sudah diberikan izin dari pemerintah juga sudah datang di sini (PT BAI). Jadi ini sudah jalan semuanya. Juli 2023 semua akan selesai,” jelas Dante kepada Komisi VII DPR RI. (sf)